Proteksi Pemerintah untuk Infant Industries Proteksi Pemerintah untuk Infant Industries man with red umbrella

Tidak semudah menemukan lahan pertanian di Jepang ketimbang melihat pabrik dan industri yang bertebaran hampir di seluruh negeri itu. Yang membedakan adalah, di tengah negeri dimana tanahnya tidaklah sesubur negeri kita misalnya, disamping kerlingan mata untuk memasuki sektor industri yang teramat kuat. Tetap masih banyak orang Jepang yang memilih profesi petani dengan perasaan “bangga”. Sepertinya saya pernah bercerita di blog ini, seorang petani di tanah air yang saya tumpangi malah alih profesi menjadi pengojek, dengan menjual tanah garapannya di kampung karena “pertanian” telah “gagal” menghidupi keluarganya (baca : Cerita Tentang Bapak Ojek dan Petani Jepang).

Kalau di musim dingin, seorang teman dari Indonesia lainnya juga menggerutu, 2 buah tomat yang biasa beli untuk menemani membuat sambal tomat, “mendadak” harganya melambung seperti harga beberapa potong paha ayam. Bahkan, seorang teman yang mendadak istrinya ngidam suika (semangka) pas gak musim, harus merelakan merogoh dompet lebih dalam karena harganya mahal sekali. Kok bisa begitu? Jawabannya simple, ada peran pemerintah secara terang-terangan disini. Yakni membikin para petani hidup “semulya” profesi lain di Jepang, karena ada sederetan proteksi digelontor untuk para petani tadi. Misalnya untuk mendapatkan traktor terbaru, cukup mengeluarkan uang sepertiganya, sisanya dilunasi pemda-nya.

Teman yang menggerutu tentang tomat tadi jadi sering berangan-angan, seandainya “pasar becek” yang biasa ditemui di tanah air mendadak ada di Jepang, pasti harga tomat gak semahal itu. Dengan tiga ribu perak saja sudah dapat tomat merah ranum-ranum. Saya jadi sering berandai-andai, ini keran import sayuran atau buah dibuka lebar di Jepang, katakanlah buah dari Thailand (yang jaraknya lebih dekat ke Jepang) dibiarkan masuk secara masif, saya yakin seyakinnya, tidak ada banyak orang Jepang yang bercita-cita dan “nekat” menjadi petani lagi.

Di Indonesia ceritanya menjadi agak lain, petani berjibaku meladeni harga pupuk yang mahal, obat dan tenaga kerja yang harganya diserahkan “mekanisme pasar” tapi giliran panen harga jual ke konsumen, sebaliknya pemerintah “ikut cawe-cawe” mengatur harga agar jangan terlampau memberatkan masyarakat. Kalau perlu impor ke Negara tetangga. Kalau begini caranya, siapa yang tahan jadi petani?

Berkaca pada fenomena di atas, hal yang patut diambil pembelajaran adalah perlunya pemerintah menyusun strategi besar dalam melindungi infant industries (industry bayi) negeri ini. Sebenarnya sektor pertanian negeri kita tidaklah infant. Tetapi, kalau kebijakan seperti di atas, kecenderungan seperti cerita di atas dibiarkan (baca : secara tidak langsung “dilemahkan”), maka itu adalah hal yang berbahaya. Karena “industri pertanian” kita belumlah terbangun dengan kuat dan solid, setidaknya dibandingkan dengan Negara agraris di Asia Tenggara lain seperti Thailand atau Vietnam.

Sementara belajar dari Jepang memperlakukan industri pertanian-nya yang notabene bukan industri “andalan”-nya saja, alias kontribusinya “kalah jauh” dibanding industry otomotif dan elektronik. Pemerintah tetap melindungi dan menimang industri tersebut dengan sederetan proteksi dan subsidi. Sehingga sekarang industri pertanian-nya, walaupun sumbangan volume-nya kecil, karena perlakuan kebijakannya “pas” sekarang menjelma sangat efisien. Sementara di negeri kita, industri dimana kita tidak punya basis, kita seakan dibuai dengan solusi “tidak mau susah” : impor. Kalau dipertanyakan, alasan pembenaran bahwa dari skala ekonomi mengimpor lebih murah daripada “membangun industry” sendiri , menurut saya kurang tepat. Walaupun kebutuhan domestik menguat dan naik akan mobil sejak tahun 70-an, kita masih impor sampai detik ini. Coba kalau dibangun walaupun dengan target tidak muluk-muluk untuk mencukupi sebagian kecil kebutuhan domestik nasional itu dilakukan dulu-dulu. Barangkali ceritanya akan lain, kita sudah punya basis industri yang bisa menyerap banyak tenaga kerja dan produknya juga bisa diserap pasar.

Kalau sudah begini kejadiannya, sementara pasar bebas regional (AFTA ASEAN-China) dan internasional sudah di depan mata, apa seyogyanya yang perlu dilakukan :

Pertama, pemerintah harus segera memperkuat basis industri yang secara historis dan sosiologis, bangsa ini cukup kuat di bidang itu. Termasuk infrastrukturnya. Misalnya industri pertanian dan perikanan. Slogan dukungan untuk itu cukup banyak, tapi realisasi di lapangan, kebijakan yang bertentangan masih sering ditemui. Misalnya seorang kawan yang lulusan teknik perkapalan harus cari pekerjaan di luar negeri. Padahal negeri ini negeri maritim. Membutuhkan kapal banyak. Tapi dia harus merelakan bekerja di luar negeri karena industri perkapalan yang seyogyanya mendukung industri perikanan kurang berjalan di negeri ini. Karena membeli kapal bekas lebih disukai. Singkat kata, kebijakan-kebijakan yang memperkuat harus didukung walaupun secara jangka pendek sekilas “lebih mahal” harus tetap dipilih, agar industri secara historis kita kuat, tidak lepas digerogoti competitor.

Kedua, industri lain dimana kita tidak punya basis historis kuat, seperti industri otomotif atau elektronik misalnya. Kita tidak terlampau gampang meneriakkan kata-kata impor untuk solusinya. Terutama untuk produk turunannya yang demand-nya cukup tinggi. Artinya walaupun tidak “gegap gempita”, industri kecilnya harus dimulai sekecil apapun. Setidaknya diniati untuk menutupi “kebutuhan dalam negeri”, bukan untuk ekspansi bisnis. Jepang yang jelas-jelas, cost untuk pertanian tidak masuk skala industri-nya. Tapi untuk memenuhi kebutuhan domestik, pemerintah Jepang masih mengamini untuk memproteksi sektor pertanian. Jadi kalau ada orang-orang di negeri ini yang merelakan diri dan berjibaku membuka industri mobil Esemka seperti walikota Solo misalnya, walupun kecil dan tidak canggih, harus didukung dan dilindungi. Kalau tidak, di kran era pasar bebas, semakin mudah barang-barang dari luar bersliweran. Bisa-bisa industri yang baru (infant business) muncul akan gulung tikar karena skala ekonominya “kalah” dengan perusahaan luar yang lebih dulu established.

Jadi, tidak ada kata terlambat, mulai disusun skala prioritas kebijakan yang “ces pleng” untuk industri yang secara tradisi kita kuat. Serta, segera memulai walupun dengan “merangkak” dan beringsut sedepa demi sedepa untuk industri yang kita tidak punya tradisi tersebut tetapi secara demand, permintaan domestik-nya cukup banyak. Tak kalah penting, serangkaian policy perlindungan untuk infant industry harus digulirkan agar mereka bisa hidup dan berkompetisi nantinya ketika tameng proteksi dicabut di era pasar bebas.

Credit Photo : wwww.pensionriskmatters.com