Menunggu Regulasi Pemerintah nan “Pro Lokal”

Menunggu Regulasi Pemerintah nan “Pro Lokal”  Menunggu Regulasi Pemerintah nan “Pro Lokal”  liberalism is mental disorder

Seliberal apapun sebuah Negara, pasti akan berpikir dua kali, bahkan seribu kali kalau policy yang digulirkan akan “membunuh” industri dan perekonomian dalam negerinya. Negara-negara seperti Jepang dan Eropa Barat pasti “memproteksi” habis-habisan industri agronya walaupun dari segi efisiensi sudah tidak efisien. Tapi mereka masih memandang perlu untuk “memproteksi” industri pertaniannya. Jadi kalau ada serangkaian peraturan yang “membelenggu” agar produk pertanian Negara lain tidak masuk. Ini artinya Negara bersangkutan paham betul, bahwa mereka sedang dan wajib melindungi industrinya melalui serangkain regulasi yang memasang “barrier to entry”.

Indonesia, agaknya agak sedikit kebablasan dalam hal ini sepertinya, untuk tidak mengatakan terlampau liberal. Cengkraman perusahaan asing di Indonesia sedikit banyak agak menghawatirkan. Dari sektor perbankan misalnya, negeri jiran kita Malaysia lewat CIMB Niaga dan BII, maupun Singapura lewat Bank Danamon, DBS. Lewat kantor-kantor cabangnya dengan “enaknya” menggarap ranumnya pasar domestik. Meminjam data Didiek Rachbini, jumlah Bank Nasional yang dimiliki asing ada 21, ditambah 10 cabang kantor Bank Asing, serta 16 bank campuran. Total asset di 47 bank tadi mencapai 50,6 %. Tak ayal, seperti dikutip majalah Swa, “Regulasi perbankan kita paling liberal di Asean”, sebut Didiek Rachbini.

Bank Nasional, khususnya bank pelat merah harus bersaing dengan bank-bank swasta yang sekarang dimiliki asing, yang operasinya terkadang bisa sampai ke pelosok lewat kantor-kantor cabangnya. Tak jarang, mereka menghimpun dana-dana masyarakat lewat program “microbanking”. Kalau dibiarkan, karena bank-bank asing memiliki permodalan kuat, keberadaan mereka secara tidak langsung “mengancam” keberlangsungan hidup BPR di desa-desa. Bahkan BRI yang menguasai pedesaan, bisa-bisa rontok kalau situasi ini dibiarkan berlarut-larut.

Di titik yang sama, perbankan kita mengalami “kesulitan” untuk bisa berkiprah dengan hal sama di negeri tersebut. Untuk membuka cabang saja, ijinnya tidak mudah. Membangun ATM saja, ijin keleluasaannya dibatasi. Padahal pasar yang kita masuki penduduknya jauh lebih sedikit dengan penduduk Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Malaysia sekitar 20 juta, sedangkan Indonesia lebih dari 200 juta. Mereka sudah menggarap pasar kita lewat bank-banl swasta yang diakuisisi, sementara kita masih terhambat regulasi perbankan mereka. Seharusnya dalam kaca mata perdagangan bebas yang didengung-dengungkan, azas resiprokrasi merupakan salah satu asas penting yang dijunjung tinggi. Kalau di suatu Negara kran “kemudahan” sudah dibuka, seyogyanya hal yang sama harus dilakukan di level yang sama. Ini agaknya njomplang, di Negara kita kran sudah dibuka sedemikian mudah dan liberal, sementara di negeri lain regulasi belum dibuka “sejajar”.

Ini baru dari sektor perbankan, di sektor lain masih banyak regulasi yang kasusnya masih “belum adil” atau belum resiprokal. Ini cukup berbahaya, apalagi dengan kondisi perekonomian di Amerika dan Eropa yang sedang “tersendat”, guyuran modal dari investor di Negara-negara tersebut bakal lebih kencang. Jangan sampai momentum langka ini, kita sendiri tidak bisa memanfaatkan karena regulasi yang ada kurang bisa “membaca” situasi ini. Jangan sampai renyahnya pasar yang kita punyai, ternyata malah kita hanya jadi penonton. Itu kan ironi yang menyedihkan bukan??
Terus apa yang harus dilakukan para regulator (khususnya pemerintah dalam hal ini) agar iklim bisnis yang cenderung membaik ini bisa dimanfaatkan para “entitas bisnis anak bangsa”.

Pertama, Pemerintah harus punya skema dan desain perekonomian nasional dalam kerangka membangun Entitas Bisnis Indonesia yang kokoh yang bisa mewakili korporasi Indonesia. Contoh yang paling pas, adalah , melihat kemesraan yang dibangun entitas bisnis Jepang dengan pemerintahnya. Itu luar biasa, salah satu keberhasilan ekonomi Jepang disumbang dari kerjasama yang cukup apik antara jajaran Pemerintah dengan entitas bisnisnya. Pemerintah jadi paham “lika-liku” bisnis, sedang entitas bisnis paham “lika-liku” regulasi. Ini yang belum terjadi di Negeri ini.

Kedua, seperti yang disinggung di atas, walaupun free-trade area sudah digulirkan dimana-mana, azaz resiprokal tetaplah merupakan pegangan bersama. Jadi Pemerintah dalam hal ini harus memastikan penerapan resiprokal berlaku secara fair. Untuk kasus perbankan di atas misalnya, Pemerintah (lewat Bank Indonesia, sebagai regulator) harus bisa “memaksa” prinsip resiprokal berlasung secara adil. Kalau ternyata “kebablasan” regulasi malah membikin perbankan nasional termehek-mehek, sementara perbankan “dipersulit” menggarap sebaliknya. Bank Indonesia tentunya tidak boleh membiarkan kecenderungan ini. Regulasi yang terlampau “liberal” harus ditinjau kembali.

Ketiga, bukan rahasia lagi lobi-lobi pemerintah dalam rangka memperkuat peran entitas bisnis anak bangsa sebagai asset Negara yang berkiprah di mancanegara masih kurang maksimal. Ini harus lebih aktif. Peran KPPU dalam mengawasi perilaku perusahaan multinasional yang “bermain” di tanah air juga perlu ditingkatkan. Para regulator negeri ini jangan sampai “kalah” disusupi “pesan sponsor” yang merugikan skala industri nasional.

Kondisi perekonomian nasional yang membaik, terkereknya jumlah kelas menengah, naiknya peringkat destinasi investasi, akan tidak berbunyi banyak kalau para regulator kita di pemerintahan, DPR tidak bekerja keras menghasilkan peraturan-peraturan “pro lokal” yang memihak “entitas bisnis anak bangsa” di tengah deraan tekanan angin liberalisasi.

Semoga……….

Credit Photo : sazzle.com

Previous

Ketika Bajak Membajak Menjadi Sebuah Pilihan

Next

Agar Berbisnis Tidak Berakhir Hanya Dengan Sekeping Uang

6 Comments

  1. eliyanto

    mas donny..habis energy-ku kalo buat mikirin kerja pemerintah (termasuk BI-red), lha lihat sj DGS-nya sj “diduga” dispsonsori oleh “perbankan nakal” ckckck..mental penjahat semua pejabat kita jd susah diterapkannya. Walaupun S1-S3 nya di Harvard tapi begitu balik ke TA akan “hanyut” terbawa sistem yang “KKN”.

    • @Eliyanto : Memang kalau dirasa-rasakan akan sedikit “menjengkelkan”, tapi berhenti pada kejengkelan semata tidak menyelesaikan masalah. Dengan “berbagi” seperti ini setidaknya membuat orang yang sebelumnya gak begitu “nggeh” akan paham dan ikut memberikan solusi. Intinya berbuat sesuatu yang kita bisa Mas Eli…terima kasih berkenan mampir 🙂

  2. Rambat

    Setuju banget mas..

  3. Jumlah utang RI yang terus membengkak. Disertai korupsi yg semakin menjadi. Lengkap sudah bangsa ini . 😀

  4. hars

    Sebagai negara agraris dan maritim saja pemerintah tidak bisa menolong para petani dan nelayan. Produk pertanian import dan ikan dari luar masuk ke Indonesia malah dengan harga lebih murah… bingung aku.
    Padahal pengamatanku sepintas di negeri kimchi, cari beras Indonesia harganya jauh lebih mahal loh dibanding beras yang biasa ada di rumah makan lokal sini (padahal klo dirasakan lebih enak beras lokal dibanding beras Indonesia). Demikian juga mobil di sini, Tidak ditemukan mobil impor yang berseliweran kecuali kelas mewah semua (BMW, Mercy, Lexus, Porsche dll) supaya tidak membunuh produk mobil lokal (KIA, Hyundai, Ssang Yong). Perangkat gadget pun demikian Samsung, LG menjadi hp kebanggaan (sementara pemerintah tidak bisa menekan si BB yang berbuat semaunya memperlakukan kita sebagai pasar bodoh).

Tinggalkan Balasan

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén